SAMBUT BONUS DEMOGRAFI, BKKBN SULSEL OPTIMALKAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN

Indonesia saat ini telah memasuki fenomena kependudukan yang disebut bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) proporsinya lebih dari 50 persen dibandingkan dengan kelompok usia non produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun). Bonus demografi merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa.
Untuk itu perlu disiapkan generasi yang berkualitas, agar tenaga kerja yang melimpah pada saat ini mampu membawa berkah bukan malah menjadi bencana. Apalagi realitanya saat ini masih banyak persoalan kependudukan yang dihadapi Indonesia.
Dalam meningkatkan pengetahuan dan kepedulian seluruh masyarakat khususnya remaja usia sekolah terhadap masalah kependudukan di Indonesia, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan mengembangkan Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) untuk mengenalkan isu kependudukan dan keluarga berencana di lingkungan sekolah.
Untuk memonitoring pelaksanaan dan pengembangan SKK di kabupaten kota, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan secara virtual, Selasa (23/06).
Hadir sebagai narasumber, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dra, Hj. Andi Ritamariani, M.Pd dalam kesempatan itu mengatakan dengan adanya SKK diharapkan dapat meningkatkan pegetahuan peserta didik terhadap isu kependudukan dan bisa menjadi promotor isu kependudukan lingkungannya
“Untuk itu, pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan perlu di optimalkan untuk  menyambut Bonus Demografi yang akan terjadi hingga 2035 mendatang” ungkap Andi Rita
Andi Rita menamabahkan melalui SSK dapat mendorong para remaja tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta sikap dan perilaku berwawasan kependudukan.
Dalam kesempatan itu, Ia menyampaikan agar sekolah yang telah membentuk SSK kegiatannya di optimalkan dan yang belum membentuk untuk segera membentuk SSK.
“Mekanisme pembentukan SKK sangat mudah, diperlukan  advokasi ke masing-masing dinas. Selain itu, perlu dilakukan monitoring agar proses SSK dapat terus berjalan.” Tutur Andi Rita
Turut hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Yoseph Upa, S.Sos, M.Si. dalam paparan materinya “Implementasi Pendidikan Kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)” mengutarakan tujuan pembentukan SSK adalah memberikan arah dan pedoman bagi para tenaga pengelola dan pelaksana pendidikan kependukan, dimana guru diharapkan mampu menumbuhkan sikap perilaku yang responsive terhadap masalah kependudukan bagi para peserta didik.
Yosep mengatakan diperlukan strategi mekanisme dalam pengembangan SSK diantaranya melalui advokasi, sosialisasi, MoU dengan Kepala Dinas Pendidikan terkait pembentukan dan pelaksanaan SSK, membuat konsep SSK yang ringkas dan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.
Melalui SSK ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sejak dini dan bisa merencanakan masa depannya dengan lebih baik. Remaja jugalah yang akan menentukan apakah bonus demografi yang puncaknya terjadi di Indonesia sekitar tahun 2028-2031 benar-benar menjadi jendela peluang untuk kemajuan bangsa, atau sebaliknya bencana kependudukan
Peserta dalam kegiatan ini yakni Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kepala Sub Bidang yang menangani pengendalian penduduk di OPD-KB kabupaten kota se Sulawesi Selatan