BKKBN SULSEL TINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT LEWAT KAMPUNG KB

Untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat di wilayah tertinggal baik dalam segi Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi sejumlah program peningkatan kesejahteraan masyarakat telah digulirkan oleh pemerintah salah satunya adalah program Kampung KB (Keluarga Berkualitas) dimana BKKBN sebagai leading sector dalam pengelolaan Kampung KB.

Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan, Dra. Hj. Andi Ritamariani, M.Pd saat hadir sebagai narasumber dalam Pertemuan Virtual “Webinar Lanjutan Pengembangan Model Solusi Strategi Pengendalian Dampak Kependudukan bagi Kabupaten/Kota”, Rabu (12/08).

Dengan menghadirkan peserta Kepala Dinas dan Kabid Pengendalian Penduduk OPD KB Kabupaten/Kota, Camat, Lurah/Kepala Desa/Lembang dan Penyuluh KB se Sulawesi Selatan, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesa (UMI), Dr. Zainuddin Raman, SE, M.Si.

Sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi di Desa Mertasinga, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 14 Januari 2016, berdasarkan Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kampung KB sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020, telah dicanangkan sebanyak 16.034 Kampung KB di seluruh Indonesia (sumber: www.kampungkb.bkkbn.go.id), khusus di Sulawesi Selatan ada 644 Kampung KB yang tersebar di 24 Kabupaten Kota.

Andi Rita mengatakan Kampung KB selain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat lewat Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang terintegrasi dengan program pembangunan sektor lainnya juga bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas

Lebih lanjut Andi Rita mengatakan tidak semua wilayah atau desa dapat dijadikan Kampung KB ada kriteria khusus yang harus dipenuhi agar suatu wilayah dapat dibentuk Kampung KB.

“Jumlah peserta KB di bawah rata-rata dan jumlah peserta keluarga Pra Sejahtera di atas rata-rata merupakan salah satu kriteria untuk membentuk Kampung KB, selain itu Daerah Stunting, desa sangat tertinggal, daerah pasca bencana dapat juga dibentuk Kampung KB untuk meningkatkan kualitas masyarakat, sehingga terjadi penurunan angka stunting, menjadi desa yang maju” ungkap Andi Rita

Andi Rita berharap dengan adanya Kampung KB, masyarakat dapat menjadi pusat perhatian dan intervensi kegiatan lintas sektor sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terjadinya percepatan pembangunan dan perkembangan daerah melalui pemerintah daerah, dan percepatan capaian Program Bangga Kencana.

Walaupun pembentukan Kampung KB diamanatkan kepada BKKBN, lanjut Andi Rita akan tetapi pada prinsipnya Kampung KB merupakan perwujudan dari sinergi antara beberapa kementerian terkait dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan, serta tidak ketinggalan partisipasi langsung masyarakat setempat.

“Oleh sebab itu Kampung KB ini diharapkan menjadi miniatur atau potret dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari Program Bangga Kencana yang disinergikan dengan program pembangunan sektor terkait lainnya yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis” tegas Andi Rita

Diakhir materi Andi Rita berharap Kampung KB dapat menjadi wahana pemberdayaan masyarakat lewat berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah sikap, prilaku dan cara berfikir masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kampung yang tadinya tertinggal dan terbelakang dapat sejajar dengan kampung-kampung lainnya, masyarakat yang tadinya tidak memiliki kegiatan dapat bergabung dengan poktan-poktan yang ada, keluarga yang tadinya tidak memiliki usaha dapat bergabung menjadi anggota UPPKS yang ada.

Dalam kesempatan yang sama Dosen Fakultas Universitas Muslim Indonesia, Zainuddin dalam pemaparan materi “Masalah Krusial yang Dihadapi pada Kampung KB di Sulawesi Selatan”, mengatakan sejumlah masalah krusial pada Kampung KB diantaranya masih tingginya angka fertilitas, pengangguran, kemiskinan, tingkat kesertaan ber-KB yang rendah.

Ia menambahkan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat yang ada di Kampung KB merupakan akar permasalahan yang muncul di Kampung KB, oleh karena itu perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan KB pada masyarakat, membuka akses bagi masyarakat yang putus sekolah untuk memperoleh pendidikan salah satunya dengan mengadopsi model Home Scholling.

Untuk mengatasi permasalahan ini, lanjut Zainuddin sejumlah solusi dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pembinaan kewirausahaan kepada masyarakat kelompok usia produktif, menciptakan program padat karya untuk dapat menyerap para pengangguran yang ada di Kampung KB, mengintegrasikan program keluarga berencana dengan program desa, dan kelurahan, menciptakan SDM yang unggul.

Sebagai penutup Zainuddin mengatakan diperlukan kebijakan dan strategi untuk mengatasi masalah yang krusial yang ada di Kampung KB diantaranya melalui peningkatan akses pelayanan KB yang merata, penguatan advokasi dan KIE, penguatan regulasi, kelembagaan serta data dan informasi, dan berbagi kebijakan serta strategi yang lainnya.