SERAHKAN SK PENGELOLA KEUANGAN, KEPALA BKKBN SULSEL PRIORITASKAN AKUNTABILITAS DAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN

Mengawali pelaksanaan pengelolaan keuangan di tahun 2021, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan, Dra. Hj. Andi Ritamariani, M.Pd menyerahkan secara langsung Surat Keputusan (SK) Pengelola Keuangan dilingkungan BKKBN Sulsel diruang Rapat Masagena BKKBN Sulsel, Rabu (06/01/21)

Dalam arahannya, Andi Rita mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajarannya atas capaian pengelolaan anggaran tahun 2020 lalu, Andi Rita menyebutkan berkat komitmen dan kerjasama lintas komponen realisasi anggaran di BKKBN Sulsel mencapai 92,72% dari total pagu 209,86 Milyar Rupiah dimana didalamnya termasuk belanja gaji pegawai. Andi Rita menerangkan jika dilihat dari anggaran belanja barang (52) capaian realisasi anggaran mencapai 99,93 % sedangkan realisasi belanja modal (53) mencapai 99,96%

“Saya sangat  mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh pelaksana kegiatan berkat komitmen dan kerjasamanya, sehingga capaian realisasi anggaran di tahun 2020 melampaui target yang ditetapkan, mencapai 92,72 keseluruhan temasuk belanja pegawai didalamnya, namun itu bukan masalah karena diluar kendali kita” ungkap Andi Rita

Untuk pengelolaan anggaran ditahun 2021, Andi Rita menghimbau agar pengelolaan anggaran lebih ditingkatkan kualitasnya baik dari segi perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporannya.  Ia berharap agar sistem pengelolaan keuangan negara dikelola secara akuntabel, transparan dan terencana sehingga target yang diberikan oleh BKKBN Pusat dapat dicapai secara maksimal.

“Meskipun ditahun 2020 kita banyak mendapat tantangan dan hambatan akibat Pandemi Covid 19, tetapi ditahun 2021 di era new normal, kita telah memahami kondisi yang ada, untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus lebih ditingkatkan” tegas Andi Rita

Lebih lanjut Andi Rita menegaskan agar pengelolaan keuangan dan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel didukung sistem penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara

Diakhir sambutan, Andi Rita mengingatkan pentingnya integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas sebagai pengelola keuangan. Hal tersebut tercermin dari laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran yang sesuai dengan standar sistem akuntansi pemerintahan serta aturan hukum yang berlaku.

“Sebagai bentuk pelaksanaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK), kita harus komitmen melakukan pengelolaan anggaran secara akuntabel, transparan sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga berencana” tutup Andi Rita