Profil PPID

Sesuai implementasi dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tanggal 11 Juli 2011 melalui Peraturan Kepala (PERKA) BKKBN No. 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di BKKBN ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala (KEPKA) No. 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik di BKKBN.

Pada tahun 2021 Kepala BKKBN mengeluarkan Keputusan Kepala Nomor 54/KEP/G5/2021 tentang Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat PPID BKKBN dimana yang menjadi:
  • Atasan PPID adalah Kepala BKKBN
  • PPID Utama dijabat Sekretaris Utama
  • Sekretariat PPID dijabat Direktur Teknologi Informasi dan Data
  • Wakil PPID I, Bidang Pengelolaan Informasi Publik adalah Direktur KIE
  • Wakil PPID II, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Kepala Biro Umum dan Humas
  • Wakil PPID III, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Kepala Biro Hukum, Organisasi dan tata Laksana
Dan terdapat PPID Pelaksana Eselon I , PPID Pelaksana Eselon Unit Kerja dan PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi. Dengan adanya PPID di BKKBN maka publik dapat mengontrol semua informasi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) termanfaatkan oleh masyarakat.

PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan

Sesuai dengan Instruksi Kepala BKKBN Nomor 167/INS/D2/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Perwakilan BKKBN Provinsi, maka Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan pun membentuk PPID melalui Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 017/HK.02.02/J1/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan adanya struktur PPID yang ini, diharapkan akan mendorong terwujud pelayanan dan pengelolaan informasi publik yang lebih baik di lingkungan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2021, Berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 54/KEP/G5/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Hal ini ditindaklanjuti dengan penyusunan struktur baru PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan.

Tugas dan Fungsi Ketua PPID Perwakilan BKKBN Provinsi :

  1. Membuat SOP internal terkait pengumpulan, pengelolaan, pendokumentasian dan penyelesaian sengketa informasi;
  2. Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang berada di bawah kewenangannya;
  3. Mewakili PPID Utama dalam memberikan pelayanan informasi yang telah diklasifikasikan sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang tersedia setiap saat, dan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
  4. Membuat dan menyerahkan usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan kepada PPID Utama setiap tahun;
  5. Menyediakan dukungan data dan inforamsi serta memberikan pendampingan dan/atau menghadiri proses penyelesaian sengketa informasi di masing-masing unit Pelaksana Perwakilan Provinsi;
  6. Membantu PPID Utama dalam menyebarluaskan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi;
  7. Menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Sekretariat PPID; dan
  8. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Utama.

 Visi PPID :

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

 Misi PPID:

  1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab;
  2. Mewujudkan keterbukaan informasi BKKBN dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana;
  3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi;
  4. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.